Evaluasi :
1. Peraturan dibentuk dengan tujuan untuk .
. . .
a. Membatasi perilaku manusia
b. Menjamin mengatur kehidupan manusia
c. Melindungi kepentingan bersama
d. Menjamin dan melindungi pemerintah
2. Tingginya tingkat pelanggaran ter hadap peraturan menunjukkan tingkat
. . . .
a. Kesadaran masyarakat rendah
b. Kesadaran masyarakat tinngi
c. Tidak ada hubungannya
d. Kepastian hukum yang belum baik
3. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. UUD
2. UU
3. Peraturan pemerintah
4. Adatistiadat
5. Peraturan daerah
Dari
pernyataan di atas yang merupakan peraturan tertulis ditunjukkan nomor . . . .
a. 1, 2, 3
b. 1,3 , 4
c. 2, 3, 4
d. 3, 4, 5
4. Peraturan perundang –
undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat
yang berwenang mengikat secara umum. Ketentuan ini terdapat dalam UU No . . . .
a. 9 Tahun 1988
b. 10 Tahun 2004
c. 12 Tahun 2007
d. 23 Tahun 2008
5. Berikut ini merupakan ciri –
ciri peraturan per undang – undangan, kecuali . . . . .
a. Dibentuk oleh pejabat yang berwenang
b. Isinya mengikat dan memaksa
c. Bersifat abstrak
d. Berisi perintah dan larangan
6. Menjaga dan melindungi hak – hak warga
Negara merupakan . . . .
a. Tujuan hukum
b. Asas hukum
c. Prinsip hukum
d. Sifat hukum
7. Perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau pun kooporasi yang dapat merugikan keuangan Negara disebut . . . .
a. Korupsi
b. Nepotisme
c. Kolusi
d. Koorporasi
8. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Undang – undang tidak berlaku surut
2. Kejelasan tujuan
3. Undang –
undang khusus mengesampingkan undang – undang yang umum
4. Undang –
undang tidak dapat diganggu gugat
5. Keterbukaan
Asas
yang dikemukan oleh Punardi Purbacaraka ditunjukkan pada nomor . . . .
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 4
d. 2, 4, 5
9. Setiap peraturan perundang harus mempunyai tujuan
yang hendak dicapai. Ketentua ini sesuai dengan asas . . . .
a. Keterbukaan
b. Kejelasan rumusan
c. Kejelasan tujuan
d. Kesesuaian antara jenis dan muatan
10. Salah
satu sikap menjunjung tinggi norma hukum adalah . . . .
a. Tidak meludah di sembarangan
b. Mematuhi rambu – rambu lalulintas
c. Menghormati orang yang lebih tua
d. Melaksanakan ibadah tepat waktu
11. Peraturan yang
dibentuk untuk menjalankan UUD adalah . . . .
a. Undang – undang
b. Peraturan presiden
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan menteri
12. Dalam perbuatan hukum menganut prinsip .
. . .
a. Keadilan
b. Pemerataan
c. Persamaan
d. Demokrasi
13. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan adanya
. . . .
a. kesadaran hukum warga negaranya
b. kewibawaan aparat keamanan
c. kerjasama antar warga Negara
d. jumlah aparat keamanan yang mencukupi
14. Tata urutan peraturan perundang –
undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .
a. undang – undang dasar
b. peraturan pemerintah pengganti UU
c. undang – undang
d. peraturan presiden
15. Contoh sikap kritis masyarakat terhadap peraturan perundang
– undangan antara dapat ditunjukkan dengan . . . .
a. bergabung dengan pejabat pembuat peraturan
b. mencermati setiap peraturan perundang –
undangan yang baru
c. terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap peraturan
d. menentang pemberlakuan suatu perlakuan
16. Lembaga yang berwenang membentuk undang
– undangdisebut . . . .
a. Eksekutif
b. Yudikatif
c. Legislatif
d. Federatif
17. Peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan
. . . .
a. UUD
b. Peraturanpresiden
c. Keputusanpresiden
d. Undang – undang
18. Peraturan daerah kebupaten/kota dibentuk oleh
. . . .
a. MenteriDalamNegeri
b. Bupati / walikota
c. Gubernurdan DPRD
d. Bupati/wali kota dengan DPRD
19. Apabila ada peraturan perundang –
undangan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat maka tindakan kita adalah . . . . .
a. Menolak dan tidak melaksanakan
b. Menentang dengan cara demonstrasi
c. Menerima dan tidak melaksanakan
d. Mengajukan keberatan lewat perwakilanrakyat
20. DPD dapat mengajukan RUU yang
materinya terkait dengan berikut ini, kecuali . . . .
a. Pemekaran daerah
b. Otonomi daerah
c. Pengelolaan sumber daya alam
d. Pertahanan
21. UUD 1945
dimaksudkan hanya berlaku untuk sementara karena dibentuk . . . .
a. Oleh lembaga yang tidak berwenang
b. Dalam masa perjuangan
c. Waktunya sangat mendadak
d. Dalam suasana kebatinan yang
tidak mendukung
22. Perbedaan antara konstitusi dengan UUD,
yaitu karena konstitusi meliputi . . . .
a. Peraturan Negara yang tertulis
b. Peraturan tertulis dan tidak tertulis
c. Convetion
d. Peraturan pemerintah
23. Perpu apabila telah disetujui disahkan oleh presiden mempunyai kekuatan sejajar dengan
. . . .
a. UUD 1945
b. Undang – undang
c. Peraturan pemerintah
d. Keputusan presiden
24. Perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal .
. . .
a. 3
b. 5
c. 30
d. 37
25. Perubahan secara radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial,
politik, ekonomi, hukum, serta berbagai aspek kehidupan dalam suatu masyarakat atau
Negara disebut . . . .
a. Restrukturisasi
b. Rekonsiliasi
c. Reformasi
d. Rekonstruksi
26. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang
– Undang, penegasan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 19 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
27. Berikut ini yang bukan fungsi DPR
adalah . . . .
a. Eksekusi
b. Anggaran
c. Legislasi
d. Pengawasan
28. Ketentuan yang menyebutkan segala warga
Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini ter dapat dalam pasal
. . . .
a. 26 ayat 1
b. 26 ayat 2
c. 27 ayat 1
d. 28 A
29. Rancangan undang – undang yang
telah disetujui DPR belum sah menjadi UU apabila belum ditandatangani oleh . . . .
a. DPR
b. DPR danpresiden
c. Presiden
d. MPR
30. Presiden berhak mengajukan rancangan undang
– undang kepada DPR. Ketentuan ini tercantum dalam pasal . . . .
a. 3 ayat 1
b. 5 ayat 1
c. 6 A UUD 1945
d. 7 ayat 2
31. Pengajuan RUU oleh DPR
dilakukan jika diajukan sekurang – kurangnya . . . .
a. 50% + 1
b. 1/3 anggota DPR
c. 20 anggota dari fraksi yang sama
d. 13 anggota dari fraksi yang berbeda
32. Presiden selaku kepala pemerintahan diperbolehkan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang
– undang. Hal inikarena . . . .
a. Adanya kepentingan yang sangat mendesak
b. Dalam hak ikhwal kegentingan yang
memaksa
c. Anggota DPR sedang dalam masa reses
d. Adanya perbedaan antara DPR
dengan pemerintah
33. Dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang.
Ketentuan ini merupakan isi pasal . . . .
a. 19 ayat 2
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 2
34. Perpu yang ditolak oleh DPR
harus dinyatakan . . . .
a. Tidak berlaku
b. Tetap berlaku
c. Batal demi hukum
d. Berlaku sebagian
35. Peraturan perundang – undangan yang
menghendaki persetujuan bersama antara presiden dengan DPR adalah . . . .
a. UUD 1945
b. UU
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan daerah
36. Manfaat peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundangan adalah sebagai berikut,
kecuali . . . .
a. Masyarakat menjadi patuh terhadap peraturan perundang
– undangan
b. Pemerintah dan masyarakat bersama –
sama membuat peraturan perundang – undangan
c. Masyarakat memiliki rasa
tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan nasional
d. Membangun masyarakat yang
demokratis dan kritis terhadap masalah yang dihadapi
37. Berikut yang
merupakan contoh peraturan daerah kabupaten/kota adalah . . . .
a. Perda Pemberantasan Terorisme
b. Perda Uang Baru
c. Perda Libur Keagamaan
d. Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima
38. Penyampaian aspirasi rakyat dalam pembentukan peraturan perundang
– undang dapat dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut, kecuali . . . .
a. DPRD
b. Media massa
c. Demontrasi
d. Partaipolitik
39. Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan denga cara berikut,
kecuali . . . .
a. Mengenakan helm bila perlu
b. Mematuhi peraturan lalu lintas
c. Tidak membuang sampah di
sembarang tempat
d. Parker di tempat yang telah disediakan
40. Hak dan kewajiban pelajardiaturdalam UU
Sisdiknas nomor . . . .
a. 9 Tahun 1988
b. 20 Tahun 2003
c. 23 Tahun 2005
d. 37 Tahun 2008
No comments:
Post a Comment